Dana kebijakan cegah pinjaman 18% setelah kasus Myeongryundang

Pemerintah akan memperketat pengawasan atas penggunaan dana kebijakan oleh kantor pusat waralaba untuk mencegah terulangnya kasus Myeongryundang. Langkah ini menyasar praktik ketika kantor pusat waralaba meminjam dana bernuansa publik dengan bunga rendah, lalu menawarkannya kepada gerai waralaba sebagai pinjaman berbunga sekitar 18%. Fokus kebijakan ini adalah mencegah dana yang disiapkan untuk mendukung gerai waralaba berubah menjadi alat keuntungan bagi kantor pusat. Jika kasus serupa kembali dikonfirmasi, pasokan dana kebijakan kepada kantor pusat waralaba terkait dapat dihentikan. Langkah tersebut diperkirakan mengurangi beban pendanaan gerai dan menjaga tujuan publik dana kebijakan. Sumber: yna.co.kr