Jepang Siapkan Batas Ganti Rugi Direksi untuk Redam Kekhawatiran M&A dan Investasi

Pemerintah Jepang sedang mendorong revisi undang-undang perusahaan untuk menetapkan batas atas tanggung jawab ganti rugi bagi jajaran manajemen perusahaan. Langkah ini bertujuan mengurangi beban bagi direksi dan eksekutif yang dapat menghadapi risiko pembayaran ganti rugi besar melalui gugatan perwakilan pemegang saham. Menurut sumber, kekhawatiran atas risiko tersebut dapat membuat manajemen lebih pasif dalam keputusan penting seperti merger dan akuisisi (M&A) atau investasi fasilitas. Jika revisi berlanjut, perubahan ini dapat menurunkan tekanan hukum dalam pengambilan keputusan korporasi. Laporan asli tidak menyebutkan besaran batas maupun cakupan penerapannya. Sumber: mk.co.kr